oleh

Akademisi Hukum Sebut Diakhir Kekalahan SBS – WT, Mulai Mengulas Banyak Hal Sebagai Bukti

KUPANG, SEPANGINDONESIA.CO.IDMikhael Feka, S.H.,M.H seorang akademisi hukum Unwira Kupang  sekaligus mantan Badan Asistensi Hukum Bawaslu Provinsi NTT 2013 –  2018 yang kini menjabat Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Majelis Etik Penyelenggara Pemilu NTT menanggapi tuduhan NIK siluman oleh tim hukum SBS – WT

Akademisi Unwira Kupang, Mikhael Feka, S.H.,M.H kepada awak media, Minggu (14/2/2021) via WhatsApp mengungkapkan, sengketa di MK pada pokoknya tentang 2 hal yakni tentang Hasil dan Proses. Semua yang didalilkan harus bisa dibuktikan apabila tidak bisa membuktikan atau bisa membuktikan tetapi tidak berpengaruh terhadap hasil maka MK akan menolak permohonan tersebut.

Menurut Mikhael Feka, NIK KTP sekarang semuanya online sehingga sangatlah sulit untuk diobok-obok atau dimanipulasi oleh siapapun apalagi oleh KPU untuk kepentingan pilkada atau pemilu.

Sistem di KPU juga kan semuanya online,tegas Mikhael Feka,  jika hal itu terjadi maka akan dengan mudah ketahuan sehingga apabila SBS-WT mendalilkan perihal tersebut maka yang bersangkutan harus membuktikannya.

“Kalau terkait data pemilih itu kan bermula dari DP4 yang diserahkan oleh Disdukcapil setempat dan DPT pemilu terakhir. Justru saya kurang paham apa yang dimaksud dengan diobok-obok tapi kalau yang dimaksud itu adalah diutak-atik maka menurut saya ini masalah baru yang dimunculkan dan harap bisa dibuktikan,” tegasnya.

Kalau yang dibicarakan itu adalah NIK ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia atau ternyata pemilih sudah berpindah domisili hal ini mungkin saja terjadi namun hal tersebut bisa diantisipasi oleh Disdukcapil sebelum menetapkan DP4 untuk diserahkan ke KPU setempat dan apabila masih lolos juga maka masih ada tahapan di KPU yakni tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pertanyaan saya adalah apakah pada tahapan ini ada keberatan atau laporan dari masyarakat atau dari tim SBS-WT terkait permasalahan NIK tersebut? Pendidikan politik dan hukum yang baik adalah mengikuti dan berpartisipasi secara baik pada semua tahapan. Jangan ketika diakhir pilkada dinyatakan kalah baru mengulas banyak hal yang sesungguhnya harus dilaporkan pada setiap tahapan

“Apabila pada tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih KPU tidak melakukan sesuai prosedur hukum maka KPU dapat dikenai kode etik penyelenggara pemilu,”tandas Mikhael Feka akademisi sekaligus pengacara di NTT (Jho/SI)

Komentar

News Feed