oleh

Gabriel Goa Desak MK Tolak Permohonan Bupati Konstan & Kuasa Hukum

JAKARTA, SEPANGINDONESIA.CO.ID – Gabriel Goa, Dewan Pembina Lembaga Hukum dan Hak Asasi Manusia Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia dan Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK) Indonesia, mengatakan pernyataan Tim Pengacara Konstan yang meminta Mahkamah Konstitusi diskualifikasi Paslon Spei-Piter salah alamat karena tupoksi MK adalah menyidangkan perselisihan suara.


“Persoalan yang mereka angkat di MK seharusnya sudah dipersoalkan sejak awal pada KPU dan Bawaslu bukan di MK,” jelas Gabriel Goa kepada SEPANGINDONESIA.CO.ID pada Minggu malam (7/2/2021).


Menurut Gabriel, pihak Spei-Piter juga memiliki bukti-bukti hukum terkait klien mereka yakni, pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang sudah dimakzulkan DPRD Pegunungan Bintang dan sudah ada Putusan MA tinggal dieksekusi oleh Mendagri dan DPRD Pegunungan Bintang.


Kedua, kata dia, penyalahgunaan kekuasaan Bupati Konstan melakukan mutasi pejabat-pejabat ASN di Pemkab Pegunungan Bintang disaat tidak diperbolehkan Undang-undang karena ikut dalam perhelatan Pilkada Pegunungan Bintang.


Ketiga, jelas Gabriel, melanggar sumpah dan janji serta pakta integritas sebagai pejabat diduga kuat melakukan Tindak Pidana Korupsi dan sudah diproses di KPK RI dan Polda Papua.


Keempat, ujarnya, Bupati Konstan diduga kuat melakukan kongkalikong dengan pihak PN dalam kasus pernikahan dengan isteri yang sah secara negara dan gereja serta menelantarkan isteri yang sah secara gereja Katolik dan negara serta menikah lagi dengan wanita lainnya.


Gabriel melanjutkan, selain itu, kami dari Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia bersama KOMPAK Indonesia, pertama, mendesak MK menolak permohonan pihak Konstan dan Kuasa Hukumnya karena pokok perkaranya sesuai tupoksinya MK tidak dipersoalkan tetapi mempersoalkan pokok perkara yang bukan kewenangan MK.

Kedua, kata Gabriel, mendesak KPK RI untuk mengawasi khusus Bupati Konstan dan Tim Kuasa Hukumnya serta OTT jika ada indikasi kongkalikong dengan MK.

Ketiga, mendesak KPK RI dan Polda Papua segera memproses hukum Tindak Pidana Korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK RI dan Polda Papua.

Keempat, lanjut Gabriel, mengingatkan MK agar jangan terjebak bujuk rayu uang dan dagang pengaruh dari mafiosi makelar kasus di Mahkamah Konstitusi.


Kelima, tambah Gabriel, mengajak solidaritas Penggiat Anti Mafiosi Makelar Kasus di MK untuk mengawal ketat di MK dan segera berkoordinasi dengan KPK RI untuk melakukan OTT.

Secara terpisah, Yance Nawipa, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pegunungan Bintang saat dihubungi SEPANGINDONESIA pada Senin (8/2/2021) via WhatsApp, pihaknya akan menghubungi (red-wartawan SEPANGINDONESIA.CO.ID.

“Mf (red-maaf) nanti kami hubungi,” tulis Yance.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang, Titus Lao Mohi belum memberikan tanggapan seputar persoalan ini.(TIM/SI)

Komentar

News Feed