oleh

KOMPAK Indonesia Desak MKD DPR Periksa Azis Syamsuddin

JAKARTA, SEPANGINDONESIA.CO.ID – Kasus korupsi dalam kaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan penghuni Gedung Senayan (DPR RI – Red)  memasuki babak baru, Azis Syamsuddin salah seorang Wakil Ketua DPR RI tersandung kasus suap yang melibatkan Walikota Tanjungbalai M Syahrial sebagaimana dalam konferensi Pers Ketua KPK RI Firli Bahuri 22 April 2021.

Sebelumnya Azis Syamsuddin sempat disebut dalam nyanyian Napoleon Bonaparte, Kasus Joko Chandra; Azis Syamsuddin sempat dituduh telah meminta fee 8% dalam pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) perubahan 2017 untuk daerah Lampung Tengah yang menyeret mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa; Azis Syamsuddin juga disebut dalam persidangan mega kasus korupsi KTP Elektronik (E-KTP), sebagai wakil rakyat ia disebut menerima uang sebesar US$ 100.000 atau sebesar Rp. 1,5 Miliar, yang diduga terkait dengan korupsi pengadaan E-KTP.

Demikian disampaikan Ketua KOMPAK Indonesia Gabriel Goa kepada SEPANGINDONESIA.CO.ID pada Senin (03/05/2021).

Rangkaian peristiwa yang bermula dari “Titik Kumpul, Kondisi, Keadaan yang Nyaman” dari rumah dinas Wakil Ketua DPR RI, sejumlah pelaku antara lain penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Patuju, dan Walikota Tanjungbalai M Syahrial dipertemukan, diperkenalkan dan dibicarakan maksud dan tujuan para pihak. Dan pada akhirnya, ada kesepakatan kesedian untuk menghentikan proses hukum dugaan korupsi yang terjadi di Pemkot Tajungbalai dan kesanggupan untuk menyiapkan mahar sebesar Rp. 1,5 Miliar.

Berdasarkan rangkaian peristiwa dugaan korupsi yang menyebut nama Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsudin, dan paling terakhir adalah kasus suap Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial, maka Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) menegaskan,

Pertama, Menyerukan dan mendesak pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk segera memeriksa Dr.H.M. Azis Syamsuddin, anggota DPR RI dengan nomor Anggota 282 dari Fraksi Partai Golongan Karya, Dapil Lampung II yang melakukan pelanggaran kode etik dewan terkait dugaan terlibat dalam kasus suap Walikota Tanjungbalai M Syarial kepada oknum penyidik KPK RI, AKP Stepanus Robin Pattuju.

Kedua, Mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk tidak ragu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 untuk memeriksa dan menindak tegas anggota Dewan yang terlibat pelanggaran kode etik dewan kategori berat.

KOMPAK menyatakan sebagai bagian dari suara berbagai elemen masyarakat yang kian resah dengan penegakan hukum tanah air, penegakan hukum begitu lemah dihadapan kuat kuasa/kuat pengaruh dan kuat uang. Di depan kita terungkap, penegakan hukum begitu tebang pilih, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saatnya MKD DPR RI kembalikan marwah lembaga legislatif yang seharusnya menjadi contoh dan teladan yang baik sebagai wakil rakyat.

Perlu diketahui, Senin (03/05/2021) KOMPAK Indonesia secara resmi melaporkan Azis Syamsudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI sekitar pukul 12.50 Wita. **(TAH/SI)

Komentar

News Feed