oleh

Pembangunan Pangkalan Militer AS di Papua Nugini, Benarkah Bagian Integral Strategi Global AS di Asia Tenggara?

SEPANGINDONESIA.CO.ID – Hendrajit Pengkaji Geopolitik Global Future Institute dikutip SEPANGINDONESIA.CO.ID pada Minggu (31/01/2021) dini hari, theglobal-review.com , dalam Focus Group Discussion yang rencananya akan diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 5 November 2020 lalu, menaruh perhatian khusus terhadap rencana pembangunan pangkalan militer baru Amerika Serikat (AS) di Papua Nugini.

Dalam Term of Reference (TOR) dari FGD bertema Strategi Mengantisipasi Pembangunan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Papua Nugini Dalam Perspektif Pertahanan Negara, para peneliti Balitbang Kemhan berpandangan bahwa rencana tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sebuah trend global yang cukup penting di Asia Pasifik.

Menurut Hendrajit, yaitu adanya The New Silk Road atau Jalur Sutra Baru yang diluncurkan pemerintahan Cina pimpinan Xi Jinping, sebuah kebijakan luar luar negeri yang hakekatnya merupakan cermin politik nasional Cina untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra lama seraya memperkenalkannya ke dunia internasional melalui sebuah program unggulan The New Silk Road: One Belt One Road. Yang mana di Indonesia dikenal dengan sebutan OBOR.

Sehingga jelas Hendrajit, para anggota steering committee Balitbang Kemhan RI berkesimpulan bahwa tren global inilah yang melatarbelakangi pihak AS berenana membangun pangkalan militer baru di Pulau Manus, Papua Nugini, sebagai langkah kebijakan pengimbangan gerak laju kebijakan Cina di Asia Pasifik.

Menurut Hendrajit, dalam kaitannya dengan kepentingan nasional NKRI, ada dua pertimbangan penting yang nampaknya sangat digaris bawahi oleh Balitbang Kemhan RI.

Pertama, bagi Indonesia pangkalan militer AS di Papua Nugini seolah menggenapkan belasan pangkalan asing yang sudah ada sebelumnya, yang mengelilingi Indonesia selama ini.

Seperti beberapa pangkalan militer asing di sekitar Indonesia yaitu di Pulau Christmas, Pulau Cocos, Darwin, Guam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kepulauan Andaman, dan Nicobar.

Kedua, mengingat kenyataan bahwa ketegangan yang semakin memanas antara AS versus Cina tersebut berada di dekat wilayah kedaulatan Indonesia, maka adalah sebuah keharusan bagi Indonesia untuk melakukan analisa dan perumusan strategi untuk mengantisipasi potensi ancaman pertahanan menyusul adanya rencana pembangunan Pangkalan Militer AS di Papua Nugini.

Hulu Penyebab Kekhawatiran AS Terhadap Ancaman Dari Cina

Dalam TOR FGD Kemhan RI tersebut juga disinggung bahwa dengan adanya Maritime Silk Road Initiative yang diluncurkan pemerintah Cina, kepentingan ekonomi AS terganggu, sehingga di era pemerintahan Barrack Obama, AS meluncurkan skema tandingan bernama Trans Pacific Partnership (TPP) untuk mengimbangi Cina.

Dijelaskan Hendrijit, yang bakal mengancam kepentingan AS adalah penguasaannya terhadap Sea Lanes of Trade (SLoT) dan Sea Lanes of Communication (SLoC).

Setelah membaca TOR FGD Balitbang Kemhan RI ini, saya teringat pada sebuah Dokumen Rand Corporation yang dirilis pada tahun 2000 yang lalu:

“Munculnya Cina sebagai kuasa regional yang baru dalam tempo 10 sampai 15 tahun ke depan dapat meningkatkan persaingan Amerika Serikat dan Cina di Asia Tenggara dan akan meningkatkan potensi konflik bersenjata,” tulis Hendrajit seperti dilansir The Global Review November 2020 lalu.

Ia mengatakan, Dokumen Rand Corporation yang berada dalam naungan Pentagon atau Kemhan AS, dirilis pada era pemerintahan Presiden George W Bush yang sangat mengedepankan pendekatan militerisasi dalam kebijan luar negerinya.

Hal ini semakin menguat dengan keluarnya rekomendasi dari Council of Foreign Relations (CFR) pada Mei 2001, satu setengah tahun sebelum meletusnya peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002. 

(1) “Waktunya tepat sekali bagi pemerintahan anda untuk memfokuskan perhatian terhadap suatu kawasan yang selama ini acapkali terabaikan dari perhatian kita, yang akibatnya selalu menimbulkan bencana bagi kita.” Begitulah bunyi rekomendasi CFR Mei 2001.

Lebih lanjut CFR secara eksplisit menyampaikan kepentingan AS di kawasan Asia Tenggqara:

“Bahkan dengan mengabaikan ingatan akan terjadinya tragedy perang Vietnam , sulit untuk menerima ada satu kawasan seluas itu, dengan penduduk hampir 525 juta jiwa dengan GNP 700 miliar dolar setahun, yang merupakan mitra dagang kelima kita, sampai bisa terlupakan dalam kebijakan luar negeri AS.

Hal ini tidak boleh terjadi, khususnya terhadap suatu bagian dunia, dimana Amerika telah pernah melibatkan diri dalam tiga perang besar dalam tempo enam dasawarsa, dan dimana, krisisi keuangan 1997-1998 yang terjadi di sana, telah mengancam stabilisasi sistem keuangan dunia.”

Sorotan khusus CFR terhadap Indonesia sebagai negara terbesar di Indonesia? Simak lebih lanjut rekomendasi CFR:

“Yang perlu diperhatikan secara khusus adalah cadangan minyak dan gas bumi serta tingkat produksi Indonesia dan Brunei. Indonesia adalah satu-satunya anggota OPEC yang mengekspor 20% dari produk LNG dunia, sedangkan cadangan yang dimilikinya belum sepenuhnya diketahui. Ladang minyak dan gas bumi terus ditemukan di sana, di Malaysia, di Vietnam dan di Filipina.”
 
Shangri-La Dialogue Ke-11 dan Kerjasama Militer Enam Negara Pada Mei 2012 dua pejabat yang paling bertanggungjawab atas mesin militer global AS pada waktu itu, Menhan Leon Panetta dan Kepala Staf Gabungan Jendral Martin Dempsey, mengunjungi markas komando Pasifik di Hawai dalam lawatan ke sejumlah negara di Asia Pasifik.

Yang menarik di sini, keduanya berangkat dari Pangkalan Udara Andersen di Guam, tiba di Singapura untuk menghadiri forum tahunan di bidang pertahanan bernama Shangri-La Dialogue ke-11.

Di forum itu berkumpul para pejabat tinggi dari 26 negara Asia Pasifik. Yang patut disorot di sini bukan pertemuan resmi Shangri-La Dialogue itu sendiri, melainkan pertemuan2 sampingan di luar forum resmi tersebut.

Setelah forum resmi tersebut usai, kedua pejabat kunci militer global AS tersebut melanjutkan perjalanannya masing-masing.

Panetta berkunjung ke Vietnam dan India, dua sekutu militer AS yang paling signifikan di Asia Pasifik pasca Perang Dingin. Sedangkan Dempsey bertolak ke Filipina dan Thailand, yang juga dua sekutu militer AS.

Selama di Singapura, Panetta menyatakan bahwa Washington akan meningkatkan prosentase angkatan laut AS di Asia Pasifik dengan mengirim pesawat, kapal penjelajah, kapal perusak, kapal tempur dan kapal selam dari 50 hingga 60 persen dan memperkuat serta memperluas aliansi militer dengan negara-negara di seluruh kawasan. Berarti aliansi militer yang dikembangkan AS meliputi negara- negara di Asia Tenggara yang terlibat dalam sengketa wilayah dengan Cina di Laut Cina Selatan. 

(2) Sedangkan menhan Panetta menekankan intensifikasi kerjasama militer dengan enam negara Asia Pasifik dimana AS memiliki perjanjian pertahanan yang ditandatangani pada saat puncak Perang Dingin dan pada saat yang sama ditujukan terhadap Cina.

Keenam negara tersebut adalah Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Filipina dan Thailand. Juga memperluas dan memperdalam kerjasama yang sudah ada sebelumnya dengan Singapura, Indonesia, Malaysia dan India.

Dari konstruksi cerita tadi, tergambar jelas adanya pertautan antara forum pertemuan para pejabati tinggi pertahanan dan militer dalam forum Shangri-La Dialogue dengan rancang bangun kerjasama militer global AS dengan beberapa negara Asia Pasifik. 

(3) Di Vietnam, Panetta berkunjung ke Vietnam, menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan kerjasama militer di lima wilayah.
Di era Obama, kemudian pemerintah AS mencanangkan Poros Keamanan Asia, yang menandai adanya pemusatan kebijakan luar negerinya yang lebih besar di Asia dan Pasifik, dibandingkan dengan Eropa dan Timur Tengah.

Yang itu berarti, AS akan meningkatkan kegiatan militernya di kawasan itu, dengan melibatkan beberapa negara seperti Filipina, Singapura dan Thailand, dan menggunakan lebih banyak peralatan militer termasuk sedikitnya 40 kapal baru.

Lebih spektakulernya lagi, sejak kunjungan Jenderal Dempsey ke Filipina, pasukan kapal perang dan pesawat AS dapat sekali lagi, bisa menggunakan bekas fasilitas angkatan laut dan udaranya di Subic, Zambales dan dan Clark Field Pampanga.

Padahal sewaktu menghadapi tentara Vietnam Utara, bekas pangkalan angkatan laut AS di Subic dan lapangan terbangnya pernah digunakan tentara AS untuk operasi besar-besaran selama Perang Vietnam yang mana AS mendukung pemerinta Vietnam Selatan.


Adapun yang wajib dicermati juga adalah kunjungan Dempsey pada 2012 lalu, ketika mengunjungi Thailand, yang mana penggunaan Pangkalan U-Tapao yang merupakan lapangan udara angkatan laut AS, digunakan untuk operasi militer berkedok hanya demi misi-misi kemanusiaan.


Terkait dengan hal tersebut, Indonesia Harus Siap Mengantisipasi Kawasan Asia Tenggara Sebagai Medan Tempur Baru AS dan Cina.

Ditinjau dari perspektif ini, ke depan Indonesia harus mengantisipasi kawasan Asia Tenggara sebagai medan tempur baru AS dan Cina.

Maka itu, para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri Indonesia, sudah saatnya mencermati berbagai sengketa wilayah perbatasan (Border Disputes) beberapa negara di Laut Cina Selatan secara intensif.

Khususnya sengketa wilayah perbatasan atas Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel.

Rekomendasi
 
1. Indonesia harus punya blue print atau cetak biru Kebijakan Luar Negeri yang secara imajinatif menjabarkan makna Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif sesuai dengan perkembangan konstelasi global saat ini. Serta menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

2. Kebijakan Luar Negeri melalui Kementerian Luar Negeri harus terintegrasi secara holistik dengan kementerian terkaitm lainnya seperti Politik-Keamanan, Pertahanan, Ekonomi, Perdagangan, Perindustrian dan Intelijen.

3. Keterpaduan seluruh kebijakan luar negeri RI mensyaratkan peran aktif Kementerian Luar Negeri sebagai garis depan dari pelaksanaan Diplomasi Total untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

4. Untuk mewujudkan Politik Luar Negeri bebas-aktif yang lebih imajinatif sesuai tantangan ke depan, berbagai kerjasama luar negeri baik secara bilateral maupun multilateral, harus didasari upaya mensinergikan potensi-potensi nasional dari negara-negara mitra atas dasar kepentingan nasional.

5. Perlu ditumbuhkan dan dikembangkan secara lebih intensif pentingnya Gerakan Kesadaran Geopolitik. Sehingga perlu disusun kelompok kerja tiga sektor: Strategi, Ekonomi dan Geopolitik.

Sumber: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute

Saran Bacaan Terkait Pendapat Akademik Penulis:

Rand Corporation Report, The Role of the Southeast Asia in the US Strategy toward China, tahun 2000.

A Maulani, Jama’ah Islamiyah dan China Policy, terbitan Daseta, April 2004.

The Global Review Quarterly, Merobek Jalur Sutra, Menerkam Asia Tenggara, terbitan Januari 2013

Komentar

News Feed