oleh

Polemik Material Proyek Jalan PT BPN Diakhiri, Kadis PUPR SBD Tegaskan Kontraktor Bongkar dan Kerjakan Ulang

TAMBOLAKA, SEPANGINDONESIA.CO.IDPolemik terkait penggunaan material yang tidak memenuhi spek pada pekerjaan peningkatan jalan Bondo Kodi – Bukambani, Kabupaten SBD, NTT diakhiri. Kontraktor pelaksana, PT Bumi Permai Nusantara diminta membongkar seluruh hasil pekerjaan yang sudah menggunakan material pasir pantai.  Kepala Dinas PUPR SBD, Wilhelmus Wodalado, ST menegaskan hal ini kepada awak media yang menemuinya di lokasi proyek tersebut, Kamis (01/04/2021) siang.

Selaku pimpinan dinas yang membawahi proyek pembangunan jalan dimaksud, pihaknya menyampaikan penghargaan atas partisipasi seluruh elemen masyarakat yang turut mengawasi pekerjaan ini.

“Terima kasih atas pengawasan dari masyarakat dan juga rekan-rekan wartawan untuk kemajuan pembangunan di wilayah ini. Sebagai dinas teknis, kami tegaskan di sini bahwa rekanan PT Bumi Permai Nusantara sebagai pelaksana pekerjaan akan membongkar seluruh hasil pekerjaan yang terlanjur selesai dan menggunakan pasir pantai. Hari ini juga dilakukan,” tukas Wodalado.

Sebelumnya, pada Selasa (30/03/2021) Tim Komisi C DPRD SBD meninjau lokasi proyek untuk memastikan dugaan penggunaan material pasir pantai pada pemasangan tembok penahan, drainase dan duiker. Pasalnya, penggunaan material ini tidak sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak sehingga pihak DPRD berkehendak untuk mempertanyakannya dalam rencana rapat dengar pendapat yang akan diagendakan.

Tim yang turun meninjau lokasi saat itu, terdiri dari Wakil Ketua DPRD SBD Samsi Pua Golo, Ketua Komisi C Heribertus Pemudadi, serta anggota Komisi C yang terdiri dari Thomas Tanggu Dendo, Thobias Dowa Lelu, dan Abdul Haris Nasution. Dalam kesempatan itu tim DPRD mengecek langsung hasil pekerjaan yang sudah selesai, termasuk sisa material yang belum digunakan.

“Dari pengamatan hari ini kami mendapati bahwa ada bagian tertentu pekerjaan yang menggunakan pasir pantai. Dari sisi teknis apakah hal ini dimungkinkan. Kami akan tanyakan pada dinas teknis, apakah pekerjaan seperti ini layak atau tidak. Jika tidak layak sikap dinas seperti apa. Rekomendasinya bongkar atau tidak, kami serahkan pada mereka. Kami mau tahu sikap dinas ikut aturan atau tidak. Kalau tidak, kita panggil mereka untuk rapat dengar pendapat,” ungkap Ketua Komisi C Heri Pemudadi.

Menurut Pemudadi, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten SBD. Tidak saja dalam konteks pekerjaan PT Bumi Permai Nusantara yang sedang dipolemikkan, namun juga untuk pelaksanaan paket pekerjaan lain. Dikatakan politisi Partai Golkar ini, temuan tersebut menjadi warning bagi pelaksanaan pekerjaan lainnya, baik yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan kelak.

Di tempat yang sama, salah satu tokoh masyarakat setempat Dominggus Kaka mengungkapkan, pekerjaan telah dilakukan seminggu lebih. Dari pengamatannya, sekitar 10 rit pasir pantai terlanjur digunakan pada pemasangan tembok penahan badan jalan. Sedangkan sisa material pasir pantai lain yang belum digunakan telah diangkut dan mulai digantikan dengan pasir sungai.

Sebagai warga awam, ia menyerahkan sepenuhnya penanganan pekerjaan tersebut kepada pihak berkompeten. Jika dipandang tidak layak secara teknis, maka harus ditindaklanjuti sesusai tata prosedur teknis yang berlaku. Apabila rekomendasi teknisnya harus dikerjakan kembali, maka harus dimulai lagi dari awal dan membongkar pekerjaan yang terlanjur dibangun.

Ketua Komisi C DPRD SBD, Heri Pemudadi (kemeja putih) bersama tim sedang memeriksa salah satu duiker yang telah dibangun, Selasa (30/03/2021). ISTIMEWA FOTO

Secara terpisah, Lorens D. M. yang memimpin satu kelompok tukang mengaku, tidak mengetahui jika material pasangan tembok wajib menggunakan pasir sungai. Dikatakannya, tidak begitu memperhatikan penjelasan staf kontraktor karena harus memburu waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang diterimanya. Tanpa pikir panjang, ia bersama tukang dan buruh asuhannya langsung bergegas untuk bekerja begitu material diturunkan.

“Saya tidak sempat bertanya lagi. Begitu pasir, batu, semen, dan bahan lain didroping kami langsung bekerja. Maklum, sebagai pemborong pekerjaan tembok penahan ini saya juga harus berhitung. Tenaga buruh yang saya pakai bayarannya dihitung per hari, jika saya terlalu menunggu jadi rugi. Hitungan upah mereka tetap jalan dengan standar harian, makanya material pasir pantai pun kami pakai saja. Kalau tunggu lagi, saya rugi upah dan ongkos makan minum tukang,” jelas Lorens.

Untuk keseimbangan pemberitaan, usai kunjungan tim Komisi C DPRD SBD sore itu, awak media langsung menemui Kepala Dinas PUPR SBD, Wilhelmus Wodalado di rumahnya Tambolaka. Wodalado saat itu menandaskan, situasi pandemi COVID-19 membuat pengawasan dinas PUPR tidak berjalan semestinya. Namun ditegaskannya, tidak ada niat atau pun deal untuk menguntungkan pihak kontrakor. Jika ada kesalahan pelaksanaan di lapangan akan diselesaikan dan dituntaskan sesuai prosedur teknis.

“Kami berterima kasih karena sudah dikoreksi sejak awal sehingga tidak ada yang fatal. Kami akui, pengawasan dinas tidak efektif karena tidak ada lagi pengawasan melekat seperti kali lalu. Untuk pengawasan tidak tersedia lagi dananya. Saat ini, dari sekian banyak paket pekerjaan yang ada menjadi tanggungjawab PPK seorang diri. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya mengawasi sekian banyak pekerjaan yang tersebar di SBD. Kami minta maaf atas hal ini,” tukas Wodalado.   (**Julius Pira/SI)     .    

Komentar

News Feed